Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI

Komisi VII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Pusat Penelitian Laut Dalam – LIPI pada tanggal 28 April 2015, pada jam 08.45 – 10.30 WIT. Anggota Komisi VII DPR RI yang hadir antara lain : Ir. H. Setya Widya Yudha, M.Sc. (Ketua Komisi), Hj. Saniatul Lativa, S.E., Anoriyanto Johan Syah, Norbaiti, Harry Poernomo, dan Mercy Barends. Rombongan ini didamping pula oleh tim dari BBPT, tim Kementerian Ristek dan Perguruan Tinggi serta tim dari Pemda Provinsi Maluku. Kedatangan rombongan Komisi VII DPR RI diterima langsung oleh Bapak Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Prof. DR. Iskandar Zulkarnaen, Pjs. Deputi Ilmu Kebumian-LIPI DR. Zainal Arifin, dan Kepala Pusat PEnelitian Laut Dalam – LIPI DR. Augy Syahailatua. Kunjungan kerja ini merupakan Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPR RI yang berkaitan dengan penyerapan aspirasi ke Provinsi Maluku.

Dalam kunjungan kerja ini, Bapak Kepala LIPI mempresentasikan penelitian yang dilakukan LIPI di Indonesia dan apa yang akan dicapai oleh LIPI. Presentasi ini lebih mengarah pada pentingnya penelitian laut dalam di Indonesia. Penelitian yang dilaksanakan hanya sampai kedalaman 200 m dan dalam satu tahun hanya 20 hari layar. LIPI juga memiliki enam UPT yang berada di Kawasan Timur Indonesia sehingga direncanakan akan dibangun lima UPT di Kawasan Barat Indonesia.

Dalam mendukung penelitian laut dalam maka LIPI merencanakan mengadakan satu unit kapal penelitian yang lebih spesifik untuk penelitian laut dalam. Kapal yang dimiliki LIPI saat ini yaitu Baruna Jaya VII dan Baruna Jaya VII sudah turun kemampuannya.

Ketua Komisi VII DPR RI Ir. H. Setya Widya Yudha, M.Sc. menyampaikan bahwa LIPI dapat menyampaikan apa saja yang menjadi program prioritas yang belum terpenuhi. Disampaikan juga bahwa aspek teknologi pendukung penelitian luar biasa tertinggal, belum mendukung penelitian secara maksimal. Dua aspek penting yaitu sains dan teknologi harus menjadi perhatian serius dari LIPI. Dari LIPI harus ada program yang bisa kita suarakan dan usulan LIPI bisa kita masukan dalam tahun anggaran 2016.

Dalam diskusi yang berlangsung, anggota Komisi VII DPR RI menanyakan beberapa hal, antara lain: berapa besar biaya penelitian yang dibutuhkan untuk satu kali penelitian; fasilitas penelitian yang ada di Indonesia; perlu ada koordinasi antar satker di LIPI dalam melakukan penelitian; apakah ada kendala dalam melakukan kerja sama (khususnya kerjasama luar negeri); anggaran penelitian jangan tergantung dari APBN saja namun harus cari sponsor.

Keberadaan LIPI di Ambon dalam melaksanakan penelitian dengan kapal penelitian, jangan dibatasi anggarannya. Palung-palung laut yang mengandung migas perlu diteliti. Disampaikan juga bahwa hasil-hasil riset dari sejumlah Negara sangat dirahasiakan. Dalam diskusi ditanyakan juga keteribatan LIPI dalam Poros Maritim.

Diskusi yang berkembang saat itu menghasilkan suatu kesimpulan bahwa mendukung usulan Kepala LIPI untuk pengadaan kapal riset baru dan akan dianggarkan pada tahun 2016; LIPI membuat program riset nasional terkait Science and Management Authority yang menjadi rujukan nasional; Pusat Penelitian Laut Dalam – LIPI yang berada di Ambon agar menjadi Pusat Penelitian Nasional.

Komentar