WhatsApp Image 2018-09-12 at 15.02.56

Pusat Unggulan Iptek Konservasi Sumberdaya Tuna Gelar FGD Pengelolaan Perikanan Tuna di Laut Banda

WhatsApp Image 2018-09-12 at 15.02.56Pusat Unggulan Iptek Konservasi Sumberdaya Tuna (PUI KST) di bawah Pusat Penelitian Laut Dalam-LIPI (P2LD-LIPI) mengadakan Focus Group Discusion (FGD) dengan tema “Pengelolaan Perikanan Tuna di Laut Banda”. FGD dihadiri oleh stakeholder yang terdiri dari instansi pemerintah diantaranya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku dan Kota Ambon, Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Ambon, Badan Keamanan Laut (Bakamla) Indonesia Timur, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Pattimura, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon, dan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM), serta dari LSM (MDPI, MCC, WWF, Global Fishing Watch, ASTUIN, AP2HI, Maluku Coastal Care, Sea Project, CSF Indonesia, dan Bionesia). Kegiatan berlangsung pada hari Senin, 10 September 2018 bertempat di Aula Bubara, P2LD-LIPI.

FGD dibuka oleh Kepala P2LD-LIPI Dr. Augy Syahailatua dan dilanjutkan dengan pemaparan materi dari narasumber terkait sumberdaya tuna dan penegakan peraturan tentang perikanan tangkap tuna di perairan Laut Banda.

Dalam sesi diskusi, dibahas penegakan regulasi Permen KP NO 4 tahun 2015 tentang Larangan Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 714. Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah belum cukupnya data untuk menjadi landasan hukum bagi penutupan wilayah Laut Banda. Untuk menjawab persoalan tersebut PUI KST memiliki beberapa obsesi yang ingin dicapai yakni mengetahui wilayah pemetaan dan kapan waktu pemijahan tuna di sekitar perairan Laut Banda, selanjutnya mengungkap bagaimana hubungan awal tuna dengan lingkungannya sehingga dapat dipastikan lokasi dan waktu penutupan perairan WPP 714. Dr. Augy Syahailatua mengatakan “Penelitian tuna sudah dilakukan oleh LIPI secara intensif sejak tahun 70-an, namun karena merubah fokus riset, maka penelitian ini tidak dijadikan penelitian utama. Sejak PUI KST didirikan tahun 2017, penelitian mengenai perikanan tuna mulai difokuskan kembali dalam 1 tahun terakhir”.WhatsApp Image 2018-09-12 at 15.02.57

Untuk mengatasi permasalahan data perikanan tuna Maluku, Atswin (perwakilan USAID) menyarankan agar pemda memiliki satu sistem data, terkait pengawasan dapat digunakan data palayaran kapal yang bersumber dari Global Fishing Watch. Selanjutnya perlu ditingkatkan pencatatan kapal dengan skala kecil.

Kepala Dinas Perikanan Maluku, Romelus Far-far mengatakan bahwa permen KP hanya dapat mengatur wilayah diatas 12 mil laut dengan sasaran kapal diatas 30 GT. Maka UU NO 27 tahun 2017 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mendelegasikan agar Pemda menyusun Perda tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Sehingga saat ini sudah ada Perda nomor 1 tahun 2018 ini tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Maluku tahun 2018 – 2038. Dengan adanya Perda tersebut, maka dapat diukur mana wilayah yang merupakan kewenangan pemerintah pusat dan mana yang bukan.

Salah satu kelemahan dalam penegakan Permen KP NO 4 tahun 2015 adalah belum adanya sanksi. “Pelarangan harus disertai dengan adanya sanksi sehingga kita bisa bertindak. Akhirnya digunakan UU lain untuk memberikan sanksi. Belum adanya sanksi membuat BAKAMLA kesulitan dalam bertindak. Hal ini harus ditinjau lagi sehingga dapat dilakukan penangan hukum yang tepat,“ kata Kepala Bidang Informasi, Hukum dan Kerjasama Kantor Kamla Zona Maritim Timur Bakamla RI, AKBP Julius Marlatu Aponno, SH.

Belum jelasnya penegakan hukum terkait Permen KP No 4 Tahun 2015, juga berdampak pada pengusaha perikanan. Robert Tjoanda yang mewakili AP2HI juga menghimbau agar permen diperjelas dan ditinjau kembali. Lebih lanjut kata Robert, Ikan di Laut Banda sangat banyak, namun musimnya sangat pendek. Hanya 1-2 minggu. Saat ini sedang dibangun pabrik di Banda, progresnya sudah 80%. Namun pengusaha masih ragu untuk meneruskan proyek ini karna takut berbuat salah. Jika pabrik harus ditutup selama 3 bulan, maka harus dipikirkan bagaimana nasib pekerja dan nelayan kecil. Sehingga kedepannya perlu dibuat alternatif lainnya. Dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat nelayan kecil, saat ini Yayasan MDPI (Masyarakat dan Perikanan Indonesia), sedang melakukan sertifikasi nelayan perairan Maluku. MDPI juga mengumpulkan data tangkapan yang saat ini berjumlah 17.000 data. Data tersebut akan dianalisis oleh peneliti LIPI.

Penegakan hukum di Laut Banda terus dilakukan, namun PSDKP, juga tetap memperhatikan Pancasila sila ke-2 “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”. Saat ini yang ditertibkan hanya kapal yang bermuatan tuna sirip kuning. Jika ditertibkan benar, maka masyarakat nelayan di sekitar Laut Banda akan mengalami kesulitan. Karenanya PSDKP baru menertibkan Kapal dengan muatan diatas 30 GT, sedangkan kapal dibawah 30 GT hanya dilakukan sosialisasi.

Pencabutan Permen, tidak dapat serta merta dilakukan, perlu adanya data yang cukup. Muhammad Bilahmar dari Asosiasi Tuna Indonesia (ASTUIN) mempertanyakan dasar penentuan wilayah penutupan Permen dan jenis data yang bisa diakses dari lembaga penelitian dan pengembangan (Litbang). Menurut Bilahmar, persoalannya adalah apakah ikan ditangkap sesudah atau sebelum bertelur. Kalau ditangkap di luar area yang dilarang (sebelum memasuki laut Banda) maka bisa jadi ikan ditangkap beserta telur-telurnya. Menanggapi hal tersebut, A. Leurima (dari BAKAMLA) menyarankan agar pijakan penegakan Permen KP harus diarahkan kepada tata kelola. Data tangkapan tuna per ekor, per berat, sudah matang gonad/belum itu yang dibutuhkan. Carrying capacity Laut Banda, apakah mampu atau tidak. Dari data-data tersebut, baru direkomendasikan ke Dirjen Perikanan Tangkap. Lebih lanjut A. Leurima menyarankan agar kedepannya sudah harus dipikirkan tentang regenerasi tuna. Ia menyarankan pihak LIPI untuk melakukan kajian mengenai budidaya tuna.

Selain pembahasan penegakan Permen KP NO 4 Tahun 2015, dalam FGD juga dibahas tentang Illegal, Unreported, dan Unregulated (IUU) Fishing serta bagaimana penindakan dan pencegahannya di perairan Maluku. Apono mengungkapkan penyidikan kasus keamanan laut tidak dapat dilakukan secara sektoral dari satu institusi saja melainkan secara komprehensif oleh seluruh stake holder yang berkentingan di laut, khususnya Laut Banda. Dalam hal ini dibutuhkan kerjasama dan sharing informasi. Dalam FGD juga ditampilkan data kapal yang beroperasi di Laut Banda oleh Global Fishing Watch. Dan penyampaian informasi dari beberapa LSM lainnya terkait pengumpulan data perikanan tuna oleh MCC dan penelitian biogenetik tuna oleh LSM Bionesia.

Permasalahan penangkapan tuna serta upaya konservasi tuna memerlukan perhatian dari seluruh stakeholder. Dalam hal ini dibutuhkan adanya kolaborasi dan kerjasama. Dari seluruh masukan yang diberikan selama pelaksanaan FGD, Dr. Augy Syahailatua menyarankan agar kedepannya dilakukan beberapa kali FGD lanjutan terkait produksi dan tangkapan tuna, regulasi perikanan tuna, dampak ekonomi perikanan tuna bagi nelayan,  oseanografi dan ekologi tuna serta budidaya tuna.

Hasil FGD akan dijadikan langkah awal untuk dilaporkan ke Dirjen KP. Langkah selanjutnya adalah akan dibuat naskah akademik terkait regulasi Permen KP NO 4 tahun 2015.

 

 

Artikel ini dibuat oleh Humas P2LD-LIPI.

Komentar